Rabu, 16 Oktober 2019 | 04:44 WIB

Acuan Satgas Citarum Perpres 15 Jangan Benturkan dengan Karyawan

foto

Ken Zanindha

BANDUNG, indoartnews.com - Anggota DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing S.Ip mengemukakan, Satgas Citarum Harun melaksanakan tugasnya mengacu kepada Perpres No.15/2018 dan memiliki hitungan parameter untuk bersihnya air yang keluar dari lubang outlet pabrik/industri.

Penegasannya itu ia sampaikan di depan audiensi Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Senin kemarin (9/9) dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, management PT. Indoputra Utamatex dan SBSI Kota Cimahi. Sedangkan dari Satgas Citarum Harum Sektor diwakili Pasi Min Log Lettu Saniyo dalam hal ini mewakili Dansektor 21 Kol. Yusep Sudrajat.

Karena itu, jangan sampai manajemen industri membenturkan buruh/karyawan dengan program Citarum Harum yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sungai dan anak-anak sungai di setiap wilayah.

Penegasan Robin Sihombing ini sependapat dengan harapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat M. Rony yang berharap persoalan buruh jangan dikaitkan dengan persoalan lain. Sementara, Dirut Indoputra Utamatex, Pieter Wijaya saat itu tetap berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan dan mendanai penelitian untuk mengubah limbah cair menjadi lebih baik.

Ia pun berterimakasih kepada Satgas Citarum Harum yang tegas dalam melaksanakan tugasnya. Hanya ia belum sanggup memenuhi parameter yang ditetapkan Satgas Citarum Harum karena setelah dihitung untuk memenuhi standar itu biayanya lebih besar.

Karena itu, untuk memenuhi parameter yang diajukan Satgas akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja di perusahaannya. Artinya akan ada PHK dan untuk itu perusahaan akan memprioritaskan hak karyawan sesuai dengan undang-undang.

Tetapi, kata Pieter Wijaya, sampai saat ini manajemen masih melaksankan penelitian untuk memperbaiki kualitas limbah. "Kami telah pula mengadakan pertemuan dengan SBSI 92 hingga permasalahan yang ada diselesaikan secara bipartite," katanya.

Ketua SBSI 92 Asep Djamaludin SH juga berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi terbaik dan pihaknya juga akan fokus menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan buruh.

"Semua pihak jangan menyulut dengan menghembuskan berita miring tentang kami. Untuk itu, PT. Indoputra jadi perhatian semua pihak," tegas Asep Djamaludin SH. 

Kepala Dinas LH, M. Rony sama sama berharap persoalan buruh jangan dikaitkan dengan persoalan lain dan jika diperlukan siap membantu perusahaan dengan mengacu pada Permen LH. Persoalannya, Satgas bekerja di balik Perpres No. 15 tahun 2018.**