Sabtu, 25 Mei 2019 | 20:01 WIB

Diskusi Publik Para Aktivis Muda; FORDEP ajak Generasi Milenial paham kekuasaan

foto

 BANDUNG,- indoartnews.com -- Berbicara politik tidaklah lepas dari kepentingan, yang tidak lain semuanya akan tertuju pada ruang kekuasaan. Hal tersebut, pasti akan selalu menyelimuti ruang-ruang politik. Namun yang salah bukanlah itu semua, tetapi terletak dalam bagaimana para pelaku politik mengarahkan kepentingannya dan bagaimana mereka menjalankan kekuasaannya.

Salah satu penyalahgunaan kekuasaan, ialah ketika terbentuk ruang kekuasaan yang non-egaliter diantaranya dengan tidak banyak menyisakan ruang bagi para generasi muda agar mampu berkontribusi dalam mendistribusikan kekuasaan tersebut menjadi sebuah outcome yang lebih populis.

Untuk menjelaskan narasi wacana tersebut, Forum Demokrasi Mahasiswa Padjadjaran menggelar Diskusi Publik dengan tema "Pemuda dalam Lingkar Kekuasaan" di Lo.Ka.Si Coffee & Space 10/12/2018, Dago Bandung. Dengan mengemas tema tersebut, FORDEP menghadirkan Hendra Guntara, S.Hum., M.Ud yakni Ketua KNPI Kota Bandung, Titik Nurhayati, S.Pd., M.Hum Ketua Divisi Data & Informasi KPU Jabar, dan Fereddy, S.E Koordinator Divisi SDM & Organisasi Bawaslu Kota Bandung.

Diskusi tersebut dihadiri oleh para aktivis muda dari beragam organisasi kemahasiswaan, dan pera perwakilan BEM/ HIMA sosial politik se-Kota Bandung. "Diskusi ini digelar guna menjawab tantangan para generasi milenial dalam menghadapi ruang-ruang politik" Ujar Gema Yasa selaku ketua pelaksana.

Ditemui ditempat yang sama Ikratul Akbar selaku SC Kegiatan menambahkan bahwa, "Diskusi ini diharapkan memberi pemahaman mengenai hubungan antara politik dengan kekuasaan"

Sementara Bayu Mochamad salah satu pengurus FORDEP berkomentar bahwa kekuasaan terdapat dalam setiap interaksi sosial, khususnya dalam ruang politik. Maka sangat penting untuk membahas hal tersebut.

"Kekuasaan tidaklah melulu bersifat negatif, dalam hubungan kekeluargaan sekalipun pasti terselip kekuasaan. Yang paling mendasar ialah bagaimana cara kita mengatur kekuasaan tersebut agar kembali pada kepentingan sosial dan publik secara menyeluruh tanpa terkecuali" Tandas Bayu Mochamad.